contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM :30108461
KELAS : 2db18
DOSEN : SUKESTI

Demokrasi itu bagus sekali tapi di Indonesia sepertinya kurang memahami apa dan bagaimana melaksanakannya. Jadi selagi kita tidak paham apa itu demokrasi maka bukannya maju malah bisa2 mundur. Sama halnya otonomi daerah. Karena pemahamannya salah maka banyak peraturan2 yang kaku di daerah. Seperti contoh ketenaga kerjaan. Kalau ada perusahaan baru mau berdiri disatu daerah, pemerintah daerah menuntut pekerja diperusahan itu sebagian besar putra daerah dari daerah itu, tetapi SDM putra2 daerah sendiri tidak menunjang untuk perusahaan itu berproduksi maksimal. Tapi karena dipaksakan dengan alasan otonomi daerah akhirnya perusahaan itu menarik diri dari daerah itu. Dan siapa yang rugi yah pastilah daerah itu. karena kurang memahami apa itu otonomi daerah. Demikian juga halnya demokrasi dan mudah2an kita selalu belajar mengenai demokrasi.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

NAMA : CHANDRA IRAWAN

NPM : 30108461

KELAS : 2db18

DOSEN : SUKESTI

Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

DEMOKRASI

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM :30108461
KELAS : 2db18
DOSEN : SUKESTI

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Saat ini arti demokrasi sendiri sudah banyak tercemar oleh kosakata humanisme yang mengarah pada konsep liberalis semata. Secara harafiah demokrasi disamakan dengan kebebasan yang tanpa batas. Harus diingat bahwa konsep demokrasi yang membebaskan mensyaratkan "kedewasaan" penggunanya. Demokrasi bukanlah ideologi yang memberikan ruang tak terbatas terhadap setiap keinginan dan kepentingan rakyat karena terlalu bebasnya unjuk kepentingan dengan alih-alih demokrasi akan menyebabkan perbenturan kepentingan-kepentingan itu sendiri.

Di luar itu, demokrasi mensyaratkan suatu konstitusi yang benar-benar kokoh dan sehat supaya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat secara positif dan tidak saling berbenturan. Negara-negara yang sukses dengan konsep demokrasi bukan berarti negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya sebebas-bebasnya secara harafiah. Negara demokrasi yang sukses adalah sebuah negara dengan konstitusi yang kokoh, jelas, sehat, dan menjunjung nilai-nilai dasar yang mutlak tidak terbantahkan kebenarannya. Karena demokrasi memberi ruang kepada rakyatnya untuk memberikan "suara" dan mengungkapkan kepentingannya masing-masing, diperlukanlah suatu kedewasaan dimana setiap rakyat sadar bahwa mereka tidak mungkin memperjuangkan kepentingan mereka jika itu melanggar hak dan kepentingan mendasar dari orang lain. Kemungkinan terjadinya perbenturan kepentingan inilah yang harus dijaga oleh konstitusi yang kokoh dan sehat sehingga demokrasi dapat dijalankan dengan sehat dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Saat konstitusi semacam itu sudah terbentuk, maka setiap warga negara dapat memperjuangkan kepentingannya dengan jelas dan dalam suatu bentuk yang pasti dan terjamin dalam konstitusi.

Demokrasi sendiri seringkali terjegal oleh prinsip dimana kepentingan manusia dianggap tidak terbatas dan sangat sulit untuk dikonsolidasikan. Oleh karena itu, suatu konstitusi harus dibuat sesuai dengan pilihan karakter kebangsaan yang dipilih secara sadar dan mantab sebagai suatu identitas kebangsaan. Konstitusi tersebut disusun dan dipilih oleh "suara" rakyat sebagai simbol karakter mereka sebagai suatu bangsa yang berbeda satu sama lainnya selain juga mencerminkan cita-cita mereka sebagai suatu bangsa. Sebagai contoh, demokrasi Amerika dan demokrasi Indonesia adalah suatu bentuk demokrasi yang berbeda secara konstitusional. Misal, demokrasi Amerika berkomitmen pada hak-hak individu sebagai suatu bangsa, sedangkan demokrasi Indonesia sejak terbentuknya berkomitmen pada persatuan dan kesatuan berbagai suku, agama, dan ras sebagai satu bangsa. Namun keduanya sama-sama meletakkan sistem pemerintahannya dalam kondisi parlementer dimana rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penentu nasibnya sendiri yang diwakilkan pada sekelompok wakil rakyat hanya saja dengan kepentingan, batasan, dan arah pergerakan bangsanya yang berbeda. Secara mudahnya, demokrasi Amerika menjamin setiap warga Amerika "bergerak" bebas sebagai seorang Amerika, sedangkan demokrasi Indonesia menjamin setiap warga Indonesia "bergerak" bebas sebagai seorang Indonesia.

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: PELAKSANAAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TIDAK SEIRING SEJALAN ? KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: PELAKSANAAN ANTAR

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM : 30108461
KELAS :2db18
DOSEN : SUKESTI

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: PELAKSANAAN ANTARA HAK DAN
KEWAJIBAN TIDAK SEIRING SEJALAN ?
KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA: PELAKSANAAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TIDAK SEIRING
SEJALAN ?
Oleh Pertampilan S. Brahmana 1. Pendahuluan Perkembangan baru mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di
Indonesia adalah disusunnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan sekaligus pendirian KOMNAS HAM
serta dimasukkannya masalah HAM dalam UUD 45 yang telah diamandemen. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disahkan pada tanggal 23 September 1999, dan mulai diberlakukan 23 September 1999, pada masa pemerintahan BJ
Habibie. UU ini juga memerintahkan pendirian Komnas HAM. Tujuan Komnas HAM adalah (a) mengembangkan kondisi
yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai lembaga, Komnas HAM lembaga mandiri, kedudukannya
setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Dalam UUD 45 yang belum diamandemen dan UUD 45 yang sudah diamandemen, masalah HAM (Hak Asasi
Manusia) dalam UUD 45 dan dalam UUD 45 yang telah diamandemen ada perbedaan istilah. Dalam UUD 45 yang
belum diamandemen, tidak dikenal istilah HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi warga negara. Sedangkan dalam UUD 45
yang telah diamandemen selain dikenal istilah warga negara dan juga istilah hak individu. Penggunaan kedua istilah ini
dalam UUD 45 yang sudah diamandemen memberikan kesan bahwa dalam UUD 45 yang belum di amandemen, tidak
dihargai hak-hak individu. Ada apa dengan pengertian HAM dalam UUD 45 yang belum diamandemen dan UUD 45
yang sudah diamandemen? Mengapa UUD 45 yang belum diamandemen mempergunakan istilah hak warga negara
bukan hak asasi manusia? Menurut Padmo Wahyono, suatu hak kemanusiaan sebenarnya baru menjadi permasalahan
apabila seseorang berada dalam lingkungan manusia lainnya. Hanya secara teoritis abstrak kita dapat membayangkan
hak manusia yang mutlak tanpa memerlukan perumusan dalam lingkungannya dengan masyarakat. Dalam rangka
pemikiran inilah rumusan perindungan hak-hak kemanusiaan dalam UUD 45 dijelmakan menjadi hak warganegara dan
mengenai kedudukan penduduk. Alasan mengapa istilah hak asasi manusia tidak dipergunakan dalam UUD 45, menurut
Soekarno , karena Indonesia tidak berdasarkan pada individualisme, melainkan pada kedaulatan rakyat (Setiardja,
1993:116-127). 2. Pengertian HAM Bagaimana definisi HAM menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia? Menurut
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang
sama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang HAM; dijelaskan (1). Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; (2) Kewajiban dasar manusia adalah
seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi
manusia, (3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya, (4). Penyiksaan
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang
hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang
atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan
oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila
rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan
siapapun dan atau pejabat politik. Secara rinci HAM menurut dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 1. Semua
manusia mempunyai hak yang sama. 2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kekebesan tanpa perkecualian
seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan, kelahiran. 3. Setiap
orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. 4. Tidak boleh ada perbudakan. 5. Tidak
boleh ada penganiayaan. 6. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi. 7. Semua orang berhak
atas perlindungan hukum yang sama. 8. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif. 9. Tidak boleh ada
penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenang. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM):
1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk berjodoh 3. Hak untuk mengembangkan diri 4. Hak untuk memperoleh keadilan 5.
Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
9. Hak Wanita. 10. Hak Anak Dokumen PBB lebih mengedepankan masalah hak manusia, sedangkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, manusia selain mempunyai hak yang disebut Hak-Hak Asasi
Manusia (HAM), juga menjelaskan masalah kewajiban manusia di Indonesia. Kewajiban itu adalah: 1. Wajib patuh pada
peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang diterima negara
Indonesia . 2. Wajib bela negara berdasarkan UU. 3. Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika. Jadi antara
dokumen HAM PBB dan dokumen HAM Indonesia ada perbedaan. Perbedaan itu terletak pada kewajiban. Dokumen
PBB tidak menjelaskan kewajiban manusia. Dokumen HAM Indonesia menjelaskan kewajiban manusia. Akibat tidak
Official Website of Koalisi NGO HAM Aceh
http://koalisi-ham.org Powered by Joomla! Generated: 23 March, 2010, 15:58
jelasnya kewajiban dalam dokumen HAM PBB ini, dokumen PBB itu kerapkali berubah menjadi alat provokasi oleh
kalangan tertentu, terhadap negaranya sendiri. Ketika hak-hak atau kepentingan kalangan tertentu terganggu di
negaranya, mereka menggunakan dokumen PBB untuk mengekspresikan, membenarkan dan sekaligus untuk
mempertahankan hak-hak atau kepentingannya. Akibat tidak jelasnya kewajiban manusia menurut HAM PBB ini,
mengakibatkan LSM-LSM yang mempunyai akses ke dunia Internasional, kerap merepotkan pemerintah sebuah negara
dalam menghadapi satu masalah termasuk Indonesia . Padahal dalam dokumen HAM versi Indonesia, pelaksanaan
HAM itu, antara hak dan kewajiban berjalan secara harmonis, tidak dibenarkan hanya menuntut haknya, kalau ini terjadi
sama dengan pemeras istilahnya, tidak dibenarkan melaksanakan kewajibannya saja, kalau ini terjadi perbudakan
istilahnya. 3. Pelanggaran HAM: Kasus Orde Baru Kondisi sosial Bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka pada
tahun 1945, hingga berakhirnya masa Orde lama, dan kemudian digantikan oleh Orde Baru keduanya memiliki
kekuasaan yang bersifat sentralistis, presidenlah yang berperan besar. Pasca turun Soeharto dari panggung politik
Indonesia pada Mei 1998 melahirkan eforia reformasi di segala bidang. Reformasi ini disertai dengan berkembangnya
isu Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, otonomi daerah, kekuasaan yang selama ini terpusat di Jakarta, secara
perlahan mulai didelegasikan ke bawah dalam hal ini kepada Gubernur dan kepada Walikota dan Bupati. Pada tingkat
ini, pengertian HAM dan demokratisasi cenderung dipersepsikan sendiri-sendiri sehingga mereka yang mengusung isu
ini mengekspresikannya secara berlebihan, sehingga kadang berbenturan dengan pemerintah pusat atau pemerintah
daerah, konflik antar suku, antar kelompok agama serta antar perusahaan dengan lingkungan masyarakat, terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia. Hal yang sulit terjadi pada masa Orde Baru. Isu HAM (Hak Asasi Manusia) yang
mencuat kepermukaan bukan saja berkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan
pada masa lalu, seperti kasus pembantaian G30S/PKI, kasus Tanjung Priok, Haur Koneng, kasus 27 Juli 1996, kasus
Situbondo, kasus Tasikmalaya, penangkapan dan pemenjaraan atas aktivis pemuda dan mahasiswa yang berbeda
pendapat dengan pemerintah yang berkuasa, DOM di Aceh, kasus Trisakti dan Semanggi, kasus lepasnya Timor-Timor,
tetapi juga kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca orde baru seperti berlanjutnya penzaliman terhadap
rumah-rumah ibadah, konflik terbuka antara Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik terbuka di Ambon dan Poso,
perlawanan GAM di Aceh, aktifitas OPM di Papua. Semua bermuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Menurut Jeffry Winters, dari Amerika Serikat, sejak Soeharto dijatuhkan Mei 1998, sudah ada 20.000 orang Indonesia
yang tewas, jumlah ini lebih banyak dari korban yang jatuh saat Orba berkuasa (Harian SIB, 12/07/2002). Ini
mengisyaratkan terjadi penambahan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan catatan redaksi
sekitar kita (akses 30/12/2003), yang dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran HAM semasa Orde Baru adalah
sebagai berikut: Data-Data Pelanggaran HAM Semasa Orde Baru Tahun Kasus 1965 -
Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh Jendral Angkatan Darat. - Penangkapan, penahanan dan pembantaian
massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia . Aparat keamanan terlibat
aktif maupun pasif dalam kejadian ini. 1966 - Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap
PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi
di penjara. - Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember. - Sekolahsekolah
Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember. 67 - Koran- koran berbahasa Cina ditutup oleh
pemerintah. - April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta . -
Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang. 1969 - Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan
tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana . - Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan. - Tidak menyeluruhnya
proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung
dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua. - Dikembangkannya peraturan- peraturan yang
membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebutsebut
bukan termasuk partai politik. 1970 - Pelarangan demo mahasiswa. - Peraturan bahwa Korpri
harus loyal kepada Golkar. - Sukarno meninggal dalam ‘tahanan’ Orde Baru. - Larangan penyebaran
ajaran Bung Karno. 1971 - Usaha peleburan partai- partai. - Intimidasi calon pemilih di Pemilu ’71
serta kampanye berat sebelah dari Golkar. - Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti
rugi yang layak. - Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih
ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya
Sum Kuning dibebaskan. 1972 - Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung. 1973 -
Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung . 1974 - Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat
akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari.
Sebelas pendemo terbunuh. - Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain ‘Indonesia Raya’
pimpinan Muchtar Lubis. 1975 - Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur. - Kasus Balibo,
terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius. 1977 - Tuduhan subversi terhadap Suwito. - Kasus
tanah Siria- ria. - Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim
perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim. - Kasus
subversi komando Jihad. 1978 - Pelarangan penggunaan karakter- karakter huruf Cina di setiap barang/
media cetak di Indonesia . - Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya
pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi. - Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain
Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas. 1980 - Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari.
Kekerasan menyebar ke Semarang , Pekalongan dan Kudus. - Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50.
Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negeri. 1981 - Kasus Woyla, pembajakan
pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini. 1982
- Kasus Tanah Rawa Bilal. - Kasus Tanah Borobudur . Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah
memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai. - Majalah
Official Website of Koalisi NGO HAM Aceh
http://koalisi-ham.org Powered by Joomla! Generated: 23 March, 2010, 15:58
Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye
pemilu di Jakarta . Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh
korban jiwa tadi. 1983 - Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak
secara misterius di muka umum. - Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI. 1984 -
Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia. - Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi. - Tuduhan
subversi terhadap Dharsono. - Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur 1985 - Pengadilan
terhadap aktivis- aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa. 1986 - Pembunuhan terhadap
peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau
konspirasi kalangan elit. - Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta . - Kasus subversi
terhadap Sanusi. - Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI. 1989 - Kasus tanah Kedung Ombo. - Kasus
tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf. - Kasus tanah Kemayoran. - Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas
oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari. - Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di
Bima. - Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri beberapa dari
unsur intelijen dan ABRI. 1991 - Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap
pemuda-pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal. 1992 -
Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan-nya Tommy Suharto. - Penangkapan
Xanana Gusmao. 1993 - Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8
Mei 1993 1994 - Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberita-an kapal perang
bekas oleh Habibie. 1995 - Kasus Tanah Koja. - Kerusuhan di Flores. 1996 - Kerusuhan
anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26
Desember 19962. Kasus tanah Balongan. - Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim
mengenai pencemaran lingkungan. - Sengketa tanah Manis Mata. - Kasus waduk Nipah di madura, dimana
korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka. - Kasus penahanan
dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamung-kas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto
yang berkun-jung di sana . - Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar. - Penyerangan dan pembunuhan
terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli. - Kerusuhan Sambas – Sangualedo. Peristiwa ini
terjadi pada tanggal 30 Desember 1996. 1997 - Kasus tanah Kemayoran. - Kasus pembantaian mereka
yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur. 1998 - Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat
keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda
hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998. - Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta , dua hari
sebelum kerusuhan Mei.3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang
Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I.
1999 - Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999.
Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24
Agustus 1999. - Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan
Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24
November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II. - Penyerangan terhadap Rumah Sakit Jakarta oleh pihak
keamanan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 1999. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang
terbuka. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terbuka seperti yang tersebut pada tabel di atas,
memang masih dapat diperdebatkan, apakah layak dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Kasus di
atas adalah pelanggaran hak asasi manusia dengan pelaku tertuding adalah negara (negara menzalimin warganya),
namun pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya bukan aparat negara belum termasuk di dalamnya seperti
warga negara menzalimin negaranya, tetapi dengan mengorbankan orang lain. Antara pelaku aparat negara dengan
yang bukan aparat negara mempunyai hubungan sebab akibat. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia
tersebut, ada yang sudah selesai diadili seperti kasus Timor Timur, ada yang sedang dalam proses penekanan untuk
diadili seperti kasus Tanjung Priok. Dan ada yang belum mendapat tanggapan serius seperti kasus G30S/PKI, dan ada
yang dianggap bukan kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Trisakti dan Semanggi. Bagaimana semua
ini dapat terjadi di dalam negara yang sangat menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa?, yang sangat menjunjung
tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab?, yang sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia?, yang sangat
menghargai demokrasi? dan yang sangat mendambakan keadilan sosial?. Bukankah dengan timbulnya pelanggaran
HAM sangat bertentangan dengan semangat menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa?, kemanusiaan yang adil
dan beradab?, persatuan Indonesia?, demokrasi? dan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia?.
Lalu sejauhmana dampak pelanggaran HAM ini mempengaruhi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya?
Merupakan hal yang perlu dicermati, mengingat dampak pelanggaran HAM ini, merupakan titik lemah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Mengapa negara dan masyarakat Indonesia begitu mudah melakukan pelanggaran HAM?
Padahal selama pemerintahan orde baru, aktivitas pembinaan mental mulai dari pendidikan keagamaan secara formal di
bangku pendidikan sampai pendidikan keagamaan non formal seperti dorongan untuk rajin beribadah, sampai
pembinaan rohani yang dilakukan di media-media baik cetak maupun elektronik, justru menghasilkan masyarakat yang
sebaliknya? Dalam bahasa yang lebih kasar, mengapa pada masyarakat yang mengaku beragama, justru tindak
pelanggaran HAM meningkat baik dalam jumlah maupun kwalitasnya, sementara masyarakat yang mengaku tidak
beragama seperti Baduy di Jawa Barat, tindakan kejahatannya kecil sekali? 4. Pelanggaran HAM: Antara Faktor Hak
Dan Kewajiban Yang Tidak Seiring Sejalan Kembali ke awal, telah diungkapkan di atas, bahwa antara dokumen HAM
PBB dan dokumen HAM Indonesia ada perbedaan makna yang mendasar dalam memandang masalah HAM. Dalam
dokumen PBB tidak menjelaskan kewajiban manusia sebagai bagian dari HAM. Sedangkan dalam dokumen HAM
Indonesia menjelaskan kewajiban manusia juga adalah bagian dari HAM. Akibat tidak jelasnya kewajiban dalam
Official Website of Koalisi NGO HAM Aceh
http://koalisi-ham.org Powered by Joomla! Generated: 23 March, 2010, 15:58
dokumen HAM PBB ini, dokumen PBB itu kerapkali berubah menjadi alat untuk membenarkan tindakan sendiri, alat
untuk memprovokasi oleh kalangan tertentu di dalam sebuah negara, terhadap negaranya sendiri. Ketika hak-hak
kalangan tertentu tersebut terganggu di negaranya, (tidak mengakui bertanggungjawab sebagai bagian dari kewajiban
dalam penegakan HAM) mereka mengunakan dokumen PBB untuk mengekspresikan, membenarkan dan sekaligus
untuk mempertahankan kebenaran tingkah lakunya yang tidak bertanggungjawab tersebut. Akibat tidak jelasnya
kewajiban manusia menurut HAM PBB ini, mengakibatkan kelompok-kelompok yang mempunyai akses ke dunia
Internasional, kerap merepotkan pemerintah sebuah negara dalam menghadapi satu masalah seperti yang dialami
Indonesia . Ada kelompok LSM Indonesia yang menjual isu HAM ke luar negeri untuk kepentingan baik kepentingan
politik, maupun kepentingan yang bermotif ekonomi, sementara implikasi tindakannya sebagai bagian dari
tanggungjawabnya sebagai warga Negara tidak .dilakukannya. Pelaksanaan HAM seharusnya antara hak dan
kewajiban antara warga negara atau pemerintah, harus berjalan secara harmonis, tidak dibenarkan hanya menuntut
haknya saja, kalau ini terjadi sama dengan pemeras, tidak dibenarkan melaksanakan kewajibannya saja, kalau ini terjadi
perbudakan namanya. Ternyata pelaksanaan antara hak dan kewajiban di Indonesia , tidak berjalan seimbang, baik itu
oleh aparat pemerintah sebagai pelaku dari sisi pemerintahan, dan kelompok masyarakat dari sisi warga negara. 5.
Penutup Kasus pelanggaran hak asasi manusia, pelaku utamanya tertuding adalah aparat negara (negara menzalimin
warganya), namun pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya bukan aparat negara tidak pernah diungkapkan
secara jelas. (warga menzalimin negaranya). Padahal kedua belah pihak adalah pelanggaran HAM yang siginifikan. Baik
aparat negara maupun bukan, mempunyai hubungan sebab akibat, dan korban terbesar dari pelanggaran HAM adalah
rakyat biasa yang sama sekali tidak terkait dengan berbagai kepentingan politik dari dua belah pihak yang berseteru.
Maka terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, pada masa orde lama terkait dengan untuk mempertahankan negara
Indonesia . Penumpasan terhadap gerakan separatis adalah salah satu contoh pelanggaran HAM tersebut. Untuk
menjaga keutuhan negara tindakan ini dapat diterima. Terjadinya pelanggaran HAM pada orde baru, berhubungan erat
dengan budaya politik orde baru yang menekankan kepada stabiltas keamanan. Pendekatan stabiltas keamanan ini,
mengandung anak haram yang bernama kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada daerah tertentu, nepotismenya yang
menonjol dan pada daerah tertentu kolusinya yang menonjol. Pelanggaran hak asasi manusia ini karena budaya politik
yang berkembangkan selama ini khsusunya yang berasal dari orde baru bersifat otoriter dan represif; di dalam sifat
otoriter dan represif ada nepotisme dan kolusi, paternalisme serta patrimonial yang ditandai dengan indikatornya antara
lain bapakisme, sikap asal bapak senang, tujuannya untuk mengamankan jalur kepentingan penguasa yang berkuasa.
Dalam hubungan ini, antara hak dan kewajiban tidak berjalan seiring sejalan. Akibat tidak harmonisnya hubungan
antara hak dan kewajiban melahirkan, kelompok yang hanya menuntut haknya, dan kelompok yang menuntut
kewajibannya saja, sehingga mengesankan ada kelompok pemerasan dan ada kelompok pembudakan. Perbenturan
keduanya melahirkan pelanggaran atas hak asasi manusia.
Official Website of Koalisi NGO HAM Aceh
http://koalisi-ham.org Powered by Joomla! Generated: 23 March, 2010, 15:58

PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM : 30108461
KELAS : 2db18
DOSEN : SUKESTI

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih belum bisa dikatakan berhasil. Di satu sisi terlihat kemajuan, namun di sisi lain juga terjadi kemunduran yang cukup berarti.
Demikian dikatakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdal Kasim terkait dengan diperingatinya Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia yang jatuh pada hari ini.
“Di satu sisi kita melihat ada suatu kemajuan yang sangat signifikan, tapi di sisi lain kita juga melihat adanya kemunduran yang cukup berarti. Kalau kita ibaratkan iklim, kita ini mendung tapi belum kunjung hujan,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih dinomorduakan oleh pemerintah. Hal itu tercermin dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang saat ini masih mandek di Kejaksaan Agung, seperti Kasus Mei 1998 dan Trisakti. Sepanjang tahun 2007 juga masih banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Lebih lanjut Ifdal mengatakan, kemajuan yang ia maksud terlihat dari semakin banyaknya peraturan perundangan yang melindungi hak asasi manusia, mulai dari konstitusi sampai kepada berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Kemajuan lainnya, menurut Ifdal, juga terlihat pada keterbukaan Indonesia kepada dunia luar. “Kita semakin terbuka kepada dunia luar, seperti keikutsertaan kita pada Dewan HAM PBB dan dengan mengundang berbagai petugas khusus PBB untuk melakukan pengamatan terhadap HAM di Indonesia,” jelasnya.

Sementara sejumlah aspek kemunduran yang masih terjadi di Indonesia, lanjut Ifdal, antara lain terlihat di bidang sipil dan hak ekonomi sosial budaya. Ia menyontohkan, di bidang hak sipil politik, masih sering terjadi penyiksaan di berbagai tempat. “Misalnya di tempat tahanan, baik di kepolisian maupun di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan. Kemudian praktik-praktik menghambat kebebasan orang untuk menyatakan pendapat dan ekspresi juga masih menonjol pada tahun ini,” ungkapnya.

HAM dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM : 30108461
KELAS : 2db18
DOSEN : SUKESTI

HAM dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
________________________________________________________________
a. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Hal ini identik dengan:
1). Alinea pertama Universal Declaration of Human Rights, yaitu:
Recognition of inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members
of the human family is the foundation of freedom, justice and peace of the world.
(Pengakuan atas martabat yang luhur (alamiah) dan hak-hak yang sama dan tidak
dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar
kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia).
2). Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights, yaitu:
All human beings are born free and equal in dignity and rights. Hey endowed with
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat hak-haknya. Mereka
dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bertindak terhadap sesamanya
dalam semangat persaudaraan.
b. Pernyataan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang dihubungkan dengan
pernyataan atau proklamasi kemerdekaan dan keinginan luhur untuk
berkehidupankebangsaan yang bebas di dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945,
identik pula dengan pernyataan di dalam Pasal 15 ayat 1 Universal Declaration of
Human Rights, bahwa everyone has the right to a nationality (setiap orang berhak
atas sesuatu kewarganegaraan).
c. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menentukan berbagai tujuan dibentuknya
negara Indonesia, yaitu:
1). Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
2). Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
4). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
5). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BANGSA INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN 1945 – 1950

NAMA : CHANDRA IRAWAN

NPM: 30108461

KELAS : 2db18

DOSEN : SUKESTI

KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BANGSA INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN 1945 – 1950

1. Bidang Ekonomi

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.

Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank, KLM, KPM, dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200.000.000,00.

Banyak peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara salah satunya adalah perang yang dilancarkan sekutu dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing.

2. Bidang Politik

Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda –agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Propinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah di canangkan.

3. Bidang sosial dan budaya

Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, didalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan di dominasi oleh warga eropa dan jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa.

Tetapi setelah 17 agustus 1945 segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya landasan itulah yang menjadikan misi utama yaitu menitik beratkan pembangunan awal dibidang pendidikan yang mana telah di pelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang mana di cetuskan menjadi Bapak pendidikan yang juga menjabat sebagai menteri pendidikan pada masa pasca kemerdekaan 1945.

NEGARA DAN BANGSA YANG MENEGARA

NAMA : CHANDRA IRAWAN
NPM : 30108461
KELAS : 2db18
DOSEN : SUKESTI

NEGARA DAN BANGSA YANG MENEGARA
Berdasarkan beberapa definisi , dapat dikatakan bahwa negara merupakan:
1.suatu organisasi kekuasaan yang teratur;
2.kekuasaannya bersifat memaksa dan monopoli;
3.suatu organisasi yang bertugas mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat; dan
4.persekutuan yang memiliki wilayah tertentu dan dilengkapi alat perlengkapan negara.

Tugas pokok negara yaitu:
1.Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya.
2.Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan seluruh masyarakat.

unsur2 terbentukny negara: rasa untuk bersatu, tekad untuk hidup bersama, rasa nasionalisme.
Menurut Friederich Hertz tiap bgsa mempunyai 4 unsur aspirasi:
1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan n kebebasan nasionalisme sepenuhny.
3. Keinginan dlm kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan.
4. Keinginan untuk menonjol d antara bgsa2 dlm mengejar kehormatan, pengaruh, n prestise.

Perbedaan bangsa & negara Perbedaan bangsa & negara
Bangsa merujuk pada kelompok orang atas persekutuan hidupSedangkan Negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompokorang yg berada di dalamnya (organisasi kekuasaan politik).

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah.
Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme.

Ada 4 pakar berpendapat mengenai pengertian Bangsa:
a.Ernest renan (prancis) bngsa tbntuk karna adanya keinginan hdp bersama
b.Otto bauer (jerman) bngsa adlh klmpk manusia yg mempnyai persamaan karakter. Karakteristik tmbh karna adany persamaan nasib.
C.F ratzel (jerman) bgnsa terbntk karna adany hastrat bersatu
d.Hans kohn (jerman) bgnsa adlh hasil tenaga hdp manusia dlm sejarah. Suatu bgsa merupakan gol yg beraneka ragam n tdk dpt drumuskan scara pasti.

1.Bangsa dlm arti etnis: klmpk manusia yg brasal usul tunggal baik dlm arti kturunan maupun kewilayahan.
2.Bangsa dlm arti kultural: sklmpk manusia yg menganut kbudayaan yg sama.
3.Bangsa dlm arti politis: merupakan klmpk manusia yg mendukung suatu organisasi kekuatan yg dsbut negara tanpa menyelidiki asal usul kturunan nya